JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri BUMN Dahlan Iskan menyatakan perlunya membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersendiri untuk bidang properti. BUMN tersebut dinilainya berguna untuk memfungsikan aset-aset badan usaha tersebut yang belum termanfaatkan dengan baik.
“Coba Anda bayangkan, lima negara terbesar di dunia memiliki perusahaan properti. Kita tidak punya BUMN properti,” kata Dahlan di sela-sela Rapat Koordinator Kementerian BUMN di kantor pusat PT Pertamina Persero, Jakarta, Senin (12/12/2011).
Dahlan mengatakan, nilai aset “idle” berupa lahan yang dimiliki oleh BUMN mencapai Rp 500 triliun. Namun, aset tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik.
Ia mengakui, sebagian besar perusahaan global memiliki perusahaan properti. Hal ini bertujuan semata-mata untuk meningkatkan nilai dari aset “idle” tersebut.
“Namun, tadi sempat saya sebutkan kita tidak memiliki BUMN properti, tiba-tiba Perumnas protes,” katanya.
Selain membentuk BUMN properti, kata Dahlan, aset “idle” tersebut dapat diserahkan ke PT Perusahaan Pengelola Aset atau disimpan kembali untuk dimanfaatkan bila tiba-tiba diperlukan, hingga diserahkan kepada yang mendahuluinya.
“Presiden berkali-kali suka dengan konsep ini. Tapi, kita lihat saja,” katanya.
Saat ini, BUMN yang memiliki bisnis properti antara lain Perum Perumas, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Adhi Realty melalui anak perusahaannya, PT Adhi Karya Tbk, dan PT Wijaya Karya Tbk.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN, Sumaryanto, pernah mengatakan kendala seperti permodalan dan tumpang tindih di bidang yang sama antar-BUMN membuat kinerja BUMN di bidang properti tidak maksimal.
“Akibat keterbatasan modal, BUMN properti ini kerap mengambil kredit untuk menjalankan proyek dengan bunga perbankan yang mencekik leher,” kata Sumaryanto.
